Mengapa perlu membentuk organisasi pengawal laut dan pantai

Dalam rangka keprihatinan atas berita di Metro TV News tentang hilangnya 5 orang turis yang menyelam di pantai sekitar P.Komodo pada tanggal 06/06/2008 maka mendesak untuk memikirkan pembentukan organisasi pengawal laut dan pantai dengan lebih serius demi keselamatan jiwa manusia dan kemajuan pariwisata kita. Masalahnya adalah : Untuk apa mencanangkan "Visit Indonesia Year 2008" kalau sering terjadi peristiwa seperti diatas ? Tentunya juga dibutuhkan peralatan dan salah satunya adalah pengadaan pesawat ringan jenis Trike yang murah meriah, bisa disewakan lagi.


Dasar-dasar pembentukan organisasi pengawal laut dan pantai.



  1. Indonesia telah menyetujui untuk bertanggungjawab dan menjamin pembentukan organisasi pengawal laut dan pantai sejak tahun 1974 (SOLAS 1974)
  2. Indonesia telah menyetujui ketentuan baru dalam amandemen SOLAS 1974 tentang peningkatan keselamatan dan keamanan maritim (ISPS Code 2002)
  3. Indonesia telah menyetujui Resolusi A 924 (22) tentang “tinjauan ulang terhadap pedoman dan prosedur pencegahan tindak terorisme yang mengancam keamanan penumpang dan para awak kapal serta keselamatan kapal” yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2002 dalam Sidang Majelis Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization, IMO).
  4. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki panjang garis pantai 95,180km dan luas wilayah perairan 6.1juta km2 sudah seharusnya memiliki organisasi Pengawal Laut dan pantai sebagai perangkat pemerintahan yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kemanan maritim. Dalam jangka pendek organisasi Pengawal Laut dan Pantai ditempatkan langsung di bawah Presiden. Dalam jangka panjang ditempatkan di bawah organisasi yang secara administratif juga menaungi Polisi Republik Indonesia.

Dasar Kondisional – Teritorial dan Geografikal



  1. Kawasan maritim Indonesia mencakup belasan ribu pulau dengan teritori laut yang sangat luas. Indonesia adalah negara kepulauan (17,506 pulau) terbesar di dunia, dengan perairan laut teritorial (3.2 juta km2) terluas di dunia (belum termasuk 2.9 juta km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif, terluas ke-12 di dunia), dan 95,108 km garis-pantai, terpanjang kelima di dunia.
  2. Perairan laut Indonesia memiliki posisi geografis strategis sebagai jalur komersial dan militer. Indonesia adalah lintasan jalur pelayaran penghubung Samudera Pasifik dengan Samudera India, dan Benua Asia dengan Benua Australia, untuk kepentingan perdagangan maritim internasional dan militer global.
  3. Potensi sumberdaya alam hayati dan non-hayati maritim Indonesia, sangat besar dan beragam. Cakupan teritori yang luas dan posisi geografis lautan Indonesia yang terletak di lintasan khatulistiwa, di antara dua samudera, menyediakan kekayaan sumberdaya alam sekaligus peran global sangat besar di seluruh 9 dimensi kemaritimannya).

Dasar Legal – Hukum Nasional dan Konvensi Internasional



  1. UUD 1945 – Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3) bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
  2. TZMKO 1939 – Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim (Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie) Staatblad Tahun 1939 Nomor 442, Pasal 13~18, tentang penegakan hukum serta pengawalan keamanan dan keselamatan di laut.
  3. UU 21/1992 – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, khususnya tentang penunjukan pejabat yang berwenang sesuai penetapan Peraturan Pemerintah dalam hal Kecelakaan Kapal, Pencarian dan Pertolongan (Pasal 93~94) dan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran oleh Kapal (Pasal 67).
  4. SOLAS 1974 – Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Sea), Bab V Peraturan 15 tentang penyelenggaraan pengawasan pantai dan penyelamatan dari kecelakaan laut, sesuai tingkat kepadatan lalulintas laut dan bahaya navigasi yang ada. SOLAS 1974 sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980.
  5. UNCLOS III 1982 – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea), Article 220 tentang penegakan hukum di laut oleh Negara Pantai (Coastal State). UNCLOS III 1982 sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
  6. SOLAS Chapter XI-2 dan ISPS Code 2002 – Amandemen SOLAS 1974 berupa penambahan ketentuan tentang Tindakan Khusus untuk Penguatan Keamanan Maritim (Chapter XI-2 Special Measures to Enhance Maritime Security) dan Peraturan Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code 2002 atau ISPS Code 2002), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2004. Khususnya tentang penunjukan Otoritas Nasional yang bertanggungjawab di bidang keamanan maritim, 11/15/2007 Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Halaman 10 dari 13 dalam hal menerima dan memberi informasi, menanggapi, memberi bantuan, atau bertindak secara memadai.

Rujukan : "Kewajiban Indonesia untuk Membentuk Organisasi Pengawal Laut dan Pantai dan Menetapkan Peraturan Perundangan tentang Pelaksanaan Konvensi dan Ketentuan Internasional mengenai Keselamatan Jiwa Di Laut (Safety of Life at Sea, SOLAS 1974)", Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, 2007 .

2 Responses to Mengapa perlu membentuk organisasi pengawal laut dan pantai

  1. Akhmad Solihin mengatakan:

    Nampaknya, Kepolisian tidak akan menerima keberadaan institusi ini (baca: Coast Guard). Karena kewenangan mereka akan tercabut, khususnya POLAIR.
    Tapi, kalau setiap individu bangsa dan lembaga negara berfikir, bahwa pembentukan kelembagaan Coast Guard adalah suatu kebutuhan sekaligus keharusan.
    Akan kah Kepolisian rela???????

  2. darbawa mengatakan:

    bagus

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: